fbpx
Hi, How Can We Help You?
  • Makassar 90231, Sulawesi Selatan, Indonesia
  • Email: info@tazkiyahtour.co.id

Arsip Kategori: Uncategorized

August 16, 2017

JawaPos.com – Prosedur perjalanan umrah dan haji khusus bakal semakin rumit. Sebab pemerintah memberlakukan regulasi baru. Pembuatan paspor untuk jamaah umrah dan haji khusus wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Kemenag kabupaten atau kota. Regulasi baru itu berjalan efektif mulai kemarin (8/3).

Sejumlah pejabat Kemenag di tingkat kabupaten maupun kota, sudah berkoordinasi dengan tim imigrasi setempat. Peraturan baru penerbitan visa umrah dan haji khusus ini hasil kajian bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Selain Kemenag, aturan ini diputuskan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Direktur Umrah dan Haji Khusus Kemenag Muhajirin Yanis mengatakan, teknisnya nanti kantor imigrasi akan meminta surat rekomendasi kepada jamaah pemohon paspor. Surat rekomendasi itu diterbitkan oleh kantor Kemenag di tingkat kabupaten/kota.
Pengurusan rekomendasi penerbitan paspor ini gratis. ”Kemenag tidak akan main-main dalam mengeluarkan surat rekomendasi,” katanya, di Jakarta, kemarin.

Kemenag bakal melihat travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang dipakai jamaah. Surat rekomendasi baru diterbitkan jika PPIU atau PIHK yang dipakai jamaah umrah atau haji khusus terdaftar resmi di Kemenag.

Menurut Muhajirin, pemberlakukan kebijakan ini adalah salah satu hasil keputusan pertemuan lintas kementerian dan badan pada 23 Februari 2017 di Kemenkumham. Kemudian disusul pertemuan pada 6 Maret 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi masyarakat. Diantaranya dari ancaman penipuan oleh penyelenggara umrah atau haji khusus ilegal. Selain itu dari pihak Kemenaker, aturan baru ini mencegah adanya pengiriman TKI ilegal dengan modus umrah atau haji khusus.

Kebijakan baru ini rentan menghadapi masalah. Diantaranya adalah tidak sebandingnya petugas urusan haji dan umrah di kantor Kemenag kabupaten/kota dengan calon jamaah umrah atau haji khusus.

Kasubdit Pembinaan Umrah M. Arfi Hatim mengatakan pembenahan teknis impelementasi regulasi baru ini tentunya akan terus dilakukan. Namun dia optimis dengan jumlah atau kapasitas petugas kantor Kemenag kabupaten/kota.

Sebagai aparatur sipil negara (ASN) seluruh petugas haji dan umrah di kantor Kemenag harus menjalankan aturan ini. Dia berharap di lapangan aturan ini berjalan lancar. Wakil Ketua Umum Bidang Humas dan Kelembagaan Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh) Muharom Ahmad mengatakan sangat menyayangkan aturan anyar itu. Menurut dia aturan ini justru menunjukan sebuah kebijakan yang diskriminatif.

”Pada perjalanan ibadah agama lain tidak ada ketentuan seperti ini. Apalagi untuk tujuan perjalanan lainnya, juga tidak ada,” jelasnya.

Muharom mengakui sebagai penyelenggara maupun masyarakat biasa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika kebijakan sudah diambil. Namun dia mengingatkan aturan harus mengedepankan nilai keadilan. Selain itu juga sebaiknya disosialisasikan atau uji publik dahulu.

Dia mengakui sejak lama umrah dituding jadi pintu masuk TKI ilegal masuk Arab Saudi. Akibatnya saat ini isu pencegahan TKI ilegal bergeser dari Kemenaker dan BNP2TKI ke Kemenag. ”Akar masalahnya bukan di sini (umrah, Red). Jauh lebih banyak TKI ilegal di Malaysia,” katanya.

Namun kenapa orang Indonesia dengan bebas melakukan perjalanan lintas batas ke Malaysia tanpa perlu minta rekomendasi saat mengurus paspor. Dia khawatir aturan baru ini justru melecehkan ibadah umrah maupun haji.

August 16, 2017
Jakarta –  Kementerian Agama akan memberikan sanksi dan mencabut izin travel perjalanan umrah jika tidak mengikutin syarat dan ketentuan dari pemerintah.
Penyataan tersbut di lontarkan oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemeneag Mastuki SH, pemerintah akan mengawi dan menindak, tegasnya
Menurutnya, kalau sudah menyangkut penalantaran para calon jemaah dalam jumlah banyak, satu persatu akan kita cabut izinnya.
Pada tahun 2016 dirinya menyatakan telah mencabut izin perjalanan umrah sebanyak tujuh travel, Tak hanya first Travel  pada tahun sekarang tetapi terdapat empat trabel lainnya, Dirinya tidak mau mebeberkan sebelum menerima surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama nantinya.
Ada dua Agen Travel yang sudah memenuhi Syarat untuk di cabut dan tidak ada disktiminasi dikarenakan tidak mematuhui peraturan, Travel tersebut memberlakukan biaya 14juta untuk memberangkatkan umrah.
August 16, 2017

Jakarta (Kemenag) — Ada aturan baru dalam pengurusan paspor bagi calon jemaah umrah dan haji khusus. Kini, saat akan mengurus paspor di Kantor Imigrasi, mereka harus mendapatkan rekomendasi dari Kankemenag Kabupaten/Kota.

“Rekomendasi tersebut adalah persyaratan tambahan yang diminta oleh pihak imigrasi dan Kankemenag Kab/Kota sudah siap memberikan layanan rekomendasi mulai hari ini. Namun, rekomendasi hanya akan diberikan kepada calon jemaah yang berangkat dari Penyelenggara Perjalalan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar resmi di Kementerian Agama,” demikian penegasan Direktur Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis di Jakarta, Rabu (08/03).

Menurut Yanis, pemberlakukan rekomendasi ini adalah salah satu hasil keputusan pertemuan lintas kementerian dan badan yang terkait pada 23 Februari 2017 di Kemenkumham dan 6 Maret 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan. Pertemuan itu membahas maraknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur (non-prosedural) sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan terhadap TKI di luar negeri ataupun keluarga dan lingkungan sosialnya. Pertemuan itu menyepakati pentingnya memperkuat sinergi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah masalah ini.

Sebagai pedoman kerja, lanjut Yanis, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah mengeluarkan surat edaran untuk Kanwil Kemenag Provinsi tentang Penambahan Syarat Rekomendasi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota bagi Pemohoan Paspor Ibadah Umrah/Haji Khusus. Surat edaran itu mengatur beberapa point penting, antara lain:

1. Pengajuan rekomendasi dilakukan calon jemaah umrah/haji khusus atau diwakili PPIU/PIHK dengan melampirkan surat kuasa dari calon jemaah;
2. Rekomendasi hanya diberikan kepada calon jemaah yang akan berangkat melalui PPIU/PIHK berizin resmi dari Kemenag

3. Rekomendasi dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada Kankemenag Kab/Kota
4. Kantor Kemenag Kab/Kota akan merekap data jemaah yang dibuatkan rekomendasi untuk disampaikan ke Kanwil Kemenag Provinsi dan diteruskan ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kasubdit Pembinaan Umrah, M. Arfi Hatim menambahkan bahwa surat edaran ini sudah disampaikan ke Kanwil Kemenag Provinsi. Dia yakin kebijakan baru ini juga sudah dipahami oleh ASN Kemenag di daerah sehingga mulai hari ini akan diberlakukan di seluruh Indonesia.

“Insya Allah Kankemenag Kabupaten/Kota sudah memahami aturan baru ini. Sebagian dari mereka bahkan sudah ada yang langsung berkoordinasi dengan pihak kantor imigrasi setempat,” ujar Arfi.

Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan misalnya, kata Arfi bahkan sudah langsung melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Banjarmasin dalam rangka penanganan hulu masalah TKI non prosedural di sana. Demikian juga dengan Kanwil Kemenag Yogyakarta, sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kantor Imigrasi Yogyakarta terkait mekanisme penerbitan paspor untuk umrah.

“Alhamdulillah mereka sudah satu visi. Seluruh proses pengurusan rekomendasi ini gratis alias tidak ada pungutan biaya,” tandasnya.

August 12, 2017
August 12, 2017

Jakarta (Sinhat)–Animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah tahun ini begitu tinggi. Catatan sejak 1 Januari hingga 16 April menyebutkan, jumlah jamaah umrah mencapai 21.425 orang. Rata-rata setiap pekan ada sekitar 1.500 jamaah umrah berangkat ke Saudi. Kantor Urusan Haji (KUH) pemerintah Indonesia di Jeddah melaporkan, data jamaah umrah hingga 16 April tercatat sebanyak 21.425 orang.

Jamaah ini berangkat dengan 85 unit travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Data ini meningkat jika dibandingkan rekapitulasi per 2 April yang tercatat sebanyak 17.701 jamaah umrah. Melihat laporan umrah yang dilansir KUH itu, dalam rentang 14 hari (2-16 April) jumlah jamaah umrah dari Indonesia tercatat mencapai 3.724 orang. Atau rata-rata ada 266 jamaah umrah yang terbang ke Saudi setiap harinya. Jumlah jamaah umrah ini diprediksi semakin banyak pada selama bulan puasa, awal Idul Fitri, dan hari-hari besar keagamaan Islam lainnya, serta hari libur sekolah.

Banyaknya jumlah perjalanan umrah ini diakui Inspektorat Jenderal Kemenag M. Jasin berpotensi menimbulkan masalah. Untuk itu dia berharap masyarakat berhatihati dalam memilih travel umrah. ”Supaya aman, jangan sungkan-sungkan mencari informasi di Kemenag travel umrah mana saja yang rekam jejaknya baik, aman, dan terpercaya,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menuturkan, penipuan umrah banyak sekali bentuknya. Yang paling sering adalah, jamaah umrah gagal berangkat, padahal sudah menyetor sejumlah uang ke pihak travel. Kemenag sering menerima laporan calon jamaah umrah gagal berangkat padahal sudah berada di bandara.

Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis beberapa waktu lalu menyampaikan agar masyarakat perlu untuk memastikan 5 (lima) hal agar tidak tertipu dengan janji dan harga murah yang ditawarkan penyelenggara umrah. 5 (lima) pasti: (1) Pastikan Travel Berizin klik Daftar Penyelenggara Umrah Berizin, (2) Pastikan Penerbangan dan Jadual Keberangkatan, (3) Pastikan Program Layanannya, (4) Pastikan Hotelnya, dan (5) Pastikan Visanya.

Beberapa waktu lalu Ditjen PHU telah memberikan sanksi kepada 7 (tujuh) PPIU dan 6 (enam) BPW yang dilaporkan ke Bareskrim Polri karena tidak mempunyai izin penyelenggaraan umrah dari Kemenag.
Perusahaan yang terkena sanksi adalah; PT. Mulia Wisata Abadi, PT. Senabil Madinah Barakah, PT. Al Aqsa Jisra Dakwah, PT. Mediterania Travel, PT. Muaz Barakat Safar, PT. Pandi Kencana Murni, dan PT. Mustaqbal Lima Wisata.

Adapun perusahan yang dilaporkan ke Bareskrim Polri yaitu; PT. Baitussalam Papua Tour & Travel, PT. Al Fatih, PT. Uslub, PT. Nur Medinah Intermedia, PT. E-Consultan, PT. Baburrahman dan baru-baru ini adalah PT. Rumi (Rumah Manasik Indonesia).

Penegakan hukum ini terus akan berlanjut sesuai dengan 4 Aksi Nyata Dalam Reformasi Umrah, yaitu: Pertama, Penegakan Hukum; Kedua, Penandatanganan Pakta Integritas; Ketiga, Gerakan 1.000 Stiker Umrah (lima pasti); Keempat, Pembentukan Panitia Khusus. (ar/ar)

August 12, 2017
August 12, 2017

TIKET UMRAH adalah inovasi baru dari Tazkiyah dan yang pertama di Indonesia

Dengan Tiket Umrah calon jamaah tidak lagi hanya mendapatkan janji semata, akan tetapi calon jamaah langsung mendapatkan kepastian tanggal berangkat, program, hotel dan informasi lainnya yang akan diperoleh selama dalam perjalanan. Dengan tiket tersebut calon jamaah akan mendapatkan jaminan, bilamana tidak sesuai maka jamaah berhak mendapatkan garansi uang kembali.

 

KOMPONEN TIKET UMRAH