Hi, How Can We Help You?
  • Makassar 90231, Sulawesi Selatan, Indonesia
  • Email: tazkiyahmandiri@gmail.com

Category Archives: Berita

Februari 20, 2025

Badan Penyelenggara Haji (BPH) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mengatur dan melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam di Indonesia.

Selama ini, BPH bertanggung jawab atas segala aspek penyelenggaraan haji, mulai dari pendaftaran, pembinaan, hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Namun, belakangan muncul wacana untuk mengubah status Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian tersendiri.

Wacana ini diusulkan oleh sejumlah tokoh politik, termasuk Cak Imin, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan haji bagi jutaan jemaah Indonesia.

Perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian dianggap sebagai langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan yang selama ini dihadapi.

Dengan menjadi kementerian, diharapkan BPH akan memiliki kewenangan yang lebih luas, anggaran yang lebih memadai, serta struktur organisasi yang lebih solid.

Hal ini tentu akan berdampak positif pada pelayanan haji, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan.

Cak Imin Usulkan Badan Penyelenggara Haji RI Jadi Kementerian Tersendiri

badan penyelenggara haji
source image: Kompas

Cak Imin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mengusulkan perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian tersendiri.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Cak Imin menilai, selama ini BPH seringkali menghadapi kendala birokrasi dan keterbatasan anggaran yang menghambat optimalisasi pelayanan.

Dalam pandangan Cak Imin, dengan menjadi kementerian, Badan Penyelenggara Haji akan memiliki otoritas yang lebih besar dalam mengelola segala aspek terkait haji dan umrah.

Hal ini termasuk pengelolaan dana haji, pembinaan jemaah, hingga koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Selain itu, status kementerian juga akan memudahkan BPH dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Dampak Positif Perubahan Status Dari Badan Menjadi Kementrian

badan penyelenggara haji indonesia
source image: Suara Com

Perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian diharapkan membawa berbagai dampak positif. Pertama, kualitas pelayanan haji akan meningkat secara signifikan karena adanya peningkatan anggaran dan kewenangan.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji akan lebih terjamin. Ketiga, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun luar negeri, akan lebih mudah dilakukan.

Selain itu, dengan menjadi kementerian, Badan Penyelenggara Haji juga akan lebih leluasa dalam merancang program-program inovatif untuk meningkatkan kenyamanan jemaah haji.

Misalnya, program pembinaan jemaah yang lebih intensif, peningkatan fasilitas akomodasi, serta pengembangan teknologi untuk memudahkan proses pendaftaran dan pelaporan.

Tantangan yang Mungkin Akan Dihadapi

kepala badan penyelenggara haji
source image: Antara News

Meskipun perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian menawarkan banyak manfaat, tidak berarti langkah ini tanpa tantangan.

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa perubahan struktur ini tidak justru menambah beban birokrasi.

Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa sumber daya manusia yang ada mampu mengelola kementerian baru ini dengan baik.

Tantangan lain adalah memastikan bahwa dana haji tetap dikelola secara transparan dan akuntabel. Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, Badan Penyelenggara Haji harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk kepentingan jemaah haji.

Penutup

Perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian merupakan langkah strategis yang patut didukung.

Dengan status baru ini, diharapkan pelayanan haji di Indonesia akan semakin baik dan mampu memenuhi harapan jutaan jemaah.

Bagi Anda yang berencana menunaikan ibadah haji, pastikan untuk memilih travel haji terpercaya Tazkiyah Tour.

Tazkiyah Tour telah berpengalaman selama bertahun – tahun dalam menyelenggarakan perjalanan haji dan umrah dengan pelayanan terbaik, dan telah terdaftar resmi dan berizin di Kementrian Agama Republik Indonesia.

Segera hubungi Tazkiyah Tour dan wujudkan impian Anda menuju Tanah Suci dengan nyaman dan aman, dengan demikian, wacana perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian tidak hanya menjadi angin segar bagi jemaah haji, tetapi juga menjadi langkah maju bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.

Sumber Refrensi:

https://sulteng.antaranews.com/berita/340725/muhaimin-pkb-usul-bp-haji-menjadi-kementerian-haji-dan-umrah https://nasional.kompas.com/read/2025/02/19/15272471/cak-imin-usul-agar-bp-haji-jadi-kementerian-tersendiri https://www.suara.com/news/2025/02/19/173011/presiden-prabowo-bentuk-badan-penyelenggara-haji-cak-imin-baru-setengah-revolusi

Februari 19, 2025

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) memegang peran krusial dalam memastikan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pendampingan jemaah, KBIHU terus berupaya memperbaiki sistem penyelenggaraan haji.

Salah satu inisiatif terbaru adalah usulan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, di mana KBIHU mengusulkan agar satu pembimbing haji wajib mendampingi 90 jemaah—sebelumnya diatur 135 jemaah per pembimbing.

kbihu
source image: Kemenag RI

Perubahan ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendampingan, terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus.

Dengan rasio pembimbing-jemaah yang lebih seimbang, diharapkan proses bimbingan ibadah haji dapat berjalan lebih optimal, mulai dari persiapan manasik hingga pelaksanaan di Tanah Suci.

Usulan ini diajukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VIII DPR RI, menegaskan komitmen KBIH dalam mendukung penyelenggaraan haji yang lebih berkualitas.

KBIH Haji Rapat Dengar Pendapat Umum Bersama DPR

kepanjangan kbih haji
source image: Antara

Latar Belakang Usulan Revisi UU Haji

Forum Komunikasi KBIHU (FK KBIHU) menyoroti ketidakseimbangan rasio pembimbing-jemaah dalam UU No. 8/2019.

Saat ini, satu pembimbing wajib membimbing minimal 135 jemaah, padahal idealnya satu pembimbing hanya mendampingi 45 jemaah per rombongan.

Namun, FK KBIHU menyadari keterbatasan kuota dan mengusulkan kompromi: 90 jemaah per pembimbing (setara dua rombongan).

Menurut KH Sunidja, Wakil Ketua Umum FK KBIHU, ini akan memastikan beban kerja pembimbing tetap efektif tanpa mengurangi hak jemaah.

Proses RDPU dan Argumen Efisiensi

Dalam RDPU pada 18 Februari 2025, FK KBIHU dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menjelaskan bahwa rasio 1:90 memungkinkan pembimbing bekerja lebih fokus.

Misalnya, pembimbing bisa memberikan perhatian ekstra pada jemaah lansia atau disabilitas, yang jumlahnya meningkat setiap tahun.

Selain itu, efisiensi ini juga mengurangi risiko kelelahan pembimbing faktor kritis dalam menjaga kualitas layanan selama ibadah haji.

Dukungan Stakeholder dan Tantangan Implementasi

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, menyambut baik usulan ini dan menekankan perlunya regulasi tambahan terkait batas usia dan kesehatan pembimbing.

Menurutnya, pembimbing yang lebih muda dan sehat akan lebih mampu menghadapi dinamika pendampingan di Tanah Suci.

Namun, tantangan utama adalah koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi, terutama terkait kuota pembimbing. Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya telah berkomitmen untuk melobi penambahan kuota guna mendukung usulan KBIH.

Kolaborasi KBIHU dengan Kemenag dan DPR

Kolaborasi antara KBIHU, Kementerian Agama (Kemenag), dan DPR RI menjadi kunci sukses dalam merealisasikan usulan ini.

Kemenag telah menyatakan dukungannya dengan memfasilitasi dialog antara KBIH dan pemerintah Arab Saudi. Selain itu, DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat proses revisi UU Haji agar usulan ini dapat segera diimplementasikan.

Menurut data dari Kemenag, jumlah jemaah haji Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan proporsi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus yang semakin besar. Hal ini membuat usulan KBIH semakin relevan dan mendesak untuk segera direalisasikan.

Meskipun usulan KBIH mendapatkan dukungan luas, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, penambahan kuota pembimbing memerlukan persetujuan dari pemerintah Arab Saudi, yang memiliki kebijakan ketat terkait kuota haji.

Kedua, peningkatan jumlah pembimbing juga memerlukan anggaran tambahan, baik dari pemerintah maupun jemaah haji.

Dampak Usulan KBIHU bagi Layanan Haji Indonesia

kbih haji adalah
source image: Kemenag RI
  1. Peningkatan Kualitas Bimbingan: Rasio 1:90 memungkinkan interaksi lebih personal antara pembimbing dan jemaah, terutama dalam menyelesaikan masalah teknis ibadah.
  2. Penurunan Beban Kerja: Pembimbing tidak lagi terbebani dengan jumlah jemaah terlalu besar, sehingga bisa menjaga konsentrasi dan stamina.
  3. Optimasi Sumber Daya: KBIH dapat mengalokasikan pembimbing secara lebih merata, termasuk untuk jemaah dengan kebutuhan khusus.

Penutup

Usulan KBIH untuk menyesuaikan rasio pembimbing-jemaah menjadi langkah progresif dalam meningkatkan kualitas haji Indonesia.

Dengan dukungan DPR dan Kemenag, revisi UU ini diharapkan segera direalisasikan untuk menjawab tantangan penyelenggaraan haji masa depan.

Bagi calon jemaah haji, pemilihan penyelenggara yang terpercaya seperti Tazkiyah Tour menjadi kunci keberhasilan ibadah.

Tazkiyah Tour berkomitmen menyediakan travel haji dan umrah terpercaya telah terdaftar dan berizin di Kemenag, dengan pembimbing profesional dan rasio pendampingan optimal. Kunjungi website Tazkiyah Tour sekarang untuk informasi paket dan pendaftaran!

Sumber Refrensi:

https://m.antaranews.com/amp/berita/4656809/forum-komunikasi-kbihu-usul-satu-pembimbing-https://tirto.id/kbihu-minta-1-pembimbing-haji-bimbing-90-orang-g8sl https://emedia.dpr.go.id/2024/11/05/kolaborasi-kbihu-dengan-kemenag-kunci-sukses-penyelenggaraan

Februari 18, 2025

Pelunasan haji menjadi tahap krusial bagi calon jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji, terutama untuk program haji khusus.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi memperpanjang batas waktu pelunasan biaya haji khusus 2025 hingga 21 Februari 2025.

Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi jamaah menyelesaikan kewajiban finansialnya sekaligus mengoptimalkan kuota haji yang masih tersisa.

pelunasan haji reguler
source image: Ujaran

Perpanjangan ini juga menjadi respons atas permintaan masyarakat yang membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan dana.

Dengan kuota haji khusus 2025 yang tersisa 1.838 kursi, Kemenag berharap pelunasan haji dapat diselesaikan tepat waktu.

Program haji khusus sendiri menawarkan fasilitas lebih lengkap, seperti akomodasi dekat Masjidil Haram, layanan kesehatan prioritas, dan bimbingan ibadah intensif. Bagi calon jamaah, ini adalah momentum untuk segera memanfaatkan peluang sebelum kuota habis.

Deadline Pelunasan Haji Khusus 2025 Resmi Diperpanjang!

pelunasan haji
source image: Kemenag RI

Kementerian Agama (Kemenag) resmi memperpanjang batas akhir pelunasan haji khusus 2025 hingga 21 Februari 2025.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh calon jamaah yang telah mendaftar melalui sistem Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Perpanjangan ini diumumkan setelah mengevaluasi tingkat serapan pembayaran yang masih rendah, dengan kuota tersisa sebanyak 1.838 kursi.

Hal ini yang mendasari Pulunasan haji khusus diperpanjang sehingga memberikan kesempatan dan kemudahan bagi jemaah haji yang belum melunasi pembayaran haji nya, dan berikut adalah beberapa alasan kenapa pelunasan haji resmi diperpanjang, simak dibawah ini:

Alasan Diperpanjangnya Pelunasan Haji

  1. Permintaan Jamaah: Banyak calon jamaah membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan dana, terutama akibat fluktuasi ekonomi.
  2. Optimalkan Kuota: Kuota haji khusus 2025 belum terisi penuh. Perpanjangan diharapkan memaksimalkan penyerapan peserta.
  3. Fleksibilitas Pembayaran: Memberikan kemudahan bagi jamaah yang terkendala administrasi atau transfer bank.

Jadwal Terbaru Pelunasan Haji Khusus 2025

  • Pendaftaran Awal: Ditutup pada 31 Desember 2024.
  • Pelunasan Biaya: Diperpanjang hingga 21 Februari 2025.
  • Pengumuman Kelengkapan Berkas: 28 Februari 2025.
  • Pemberangkatan: Mulai Mei 2025.

Bagi jamaah yang belum melunasi, segera hubungi Bank Syariah Indonesia (BSI) atau kantor Kemenag setempat. Pastikan semua dokumen, seperti paspor dan sertifikat vaksin, sudah lengkap!

Pelunasan Haji Khusus : Syarat, Manfaat, dan Cara Bayar

Pelunasan haji khusus berbeda dengan haji reguler, baik dari segi biaya maupun fasilitas, karena haji khusus lebih diprioritaskan dan fasilitasnya lebih premium, Berikut detail lengkapnya:

Syarat Pelunasan Haji Khusus

  1. Sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji khusus melalui Siskohat.
  2. Menyelesaikan pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebesar Rp98,4 juta.
  3. Melengkapi dokumen: fotokopi KK, KTP, paspor, dan buku tabungan haji.

Manfaat Memilih Haji Khusus

  • Akomodasi Premium: Menginap di hotel bintang 4-5 dengan jarak maksimal 1 km dari Masjidil Haram.
  • Layanan Kesehatan Eksklusif: Tim medis profesional dan akses rumah sakit terdekat.
  • Bimbingan Ibadah: Dibimbing oleh pembimbing mutawwif berpengalaman.
  • Kuota Terjamin: Prioritas pemberangkatan tanpa antrean panjang.

Cara Melakukan Pelunasan Haji

pelunasan haji 2025 berapa
source image: Tribun News
  1. Kunjungi cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) terdekat.
  2. Serahkan bukti pendaftaran haji khusus dan isi formulir pembayaran.
  3. Lakukan transfer sesuai nominal BPIH ke rekening Kemenag.
  4. Simpan bukti pembayaran sebagai arsip pribadi.

Mengapa Perlu Segera Melunasi Haji Khusus?

  1. Hindari Denda: Keterlambatan pelunasan haji berisiko terkena denda atau pembatalan kuota.
  2. Persiapan Matang: Dengan menyelesaikan pembayaran awal, jamaah bisa fokus mempersiapkan fisik dan mental.
  3. Kepastian Kuota: Kuota haji khusus terbatas. Pelunasan tepat waktu menjamin kursi Anda tidak dialihkan ke calon lain.

Penutup

Perpanjangan deadline pelunasan haji khusus 2025 hingga 21 Februari 2025 adalah kesempatan emas untuk memastikan tempat Anda di tanah suci.

Manfaatkan waktu ini untuk menyelesaikan kewajiban finansial dan administrasi. Bagi yang masih bingung mengatur perjalanan, Tazkiyah Tour siap membantu! Sebagai travel haji terpercaya dan terbaik, kami menawarkan:

  • Pendampingan Administrasi: Bantuan mulai dari pendaftaran hingga pelunasan haji.
  • Konsultasi Gratis: Diskusikan kebutuhan ibadah Anda dengan tim ahli.
  • Paket Lengkap: Akomodasi premium, transportasi nyaman, dan program manasik intensif.

Jangan sampai kehabisan kuota! Hubungi Tazkiyah Tour sekarang di atau kunjungi website tazkiyahtour.co.id Segera wujudkan mimpi menjadi tamu Allah dengan persiapan terbaik!

 

Sumber Refrensi:

https://kemenag.go.id/nasional/optimalkan-serapan-perpanjangan-pelunasan-biaya-haji-khusus

https://www.tribunnews.com/haji/2025/02/17/pelunasan-biaya-haji-khusus-2025

https://www.liputan6.com/news/read/5923718/kemenag-pelunasan-biaya-haji-khusus-diperpanjang

https://news.detik.com/berita/d-7781012/pelunasan-biaya-haji-khusus-2025-diperpanjang-simak

 

Februari 17, 2025

Ramadhan adalah bulan suci yang dinantikan umat Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap tahun, pertanyaan kapan puasa Ramadhan dimulai menjadi topik hangat, terutama karena adanya perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah antara organisasi Islam dan pemerintah.

kapan puasa
source image: Radar Surabaya

Pada 2025, perbedaan ini kembali mencuat, meskipun sebagian besar pihak memperkirakan tanggal serupa. Mengetahui kapan puasa Ramadhan 2025 tidak hanya membantu persiapan spiritual, tetapi juga memastikan kesiapan fisik dan batin agar lebih siap dalam menyambut datangnya bulan yang agung dan suci yaitu Ramadhan.

Kapan Puasa Ramadhan 2025?

kapan puasa ramadhan
source image: Banten Raya

Penentuan kapan puasa Ramadhan bergantung pada metode hisab (perhitungan astronomi) atau rukyat (pengamatan hilal).

Di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sering menjadi acuan utama, meskipun keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat tetap menjadi patokan nasional.

Artikel ini akan membahas secara lengkap kapan puasa Ramadhan 2025 dimulai menurut Muhammadiyah, NU, dan pemerintah, serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaannya.

Kapan Puasa Ramadhan Muhammadiyah

Muhammadiyah telah menetapkan kapan puasa Ramadhan 2025 dimulai sejak jauh hari. Berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Penetapan ini menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang mengacu pada perhitungan astronomi tanpa menunggu pengamatan fisik hilal.

Dengan keputusan ini, jemaah Muhammadiyah akan melaksanakan salat Tarawih pertama pada Jumat malam, 28 Februari 2025, dan mulai berpuasa keesokan harinya.

Metode ini konsisten diterapkan Muhammadiyah untuk menyatukan kalender Islam global dan menghindari perbedaan penanggalan.

Kapan Puasa Ramadhan NU

Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan kombinasi hisab dan rukyat dalam menentukan kapan puasa Ramadhan 2025.

Berbeda dengan Muhammadiyah, NU belum mengumumkan tanggal pasti karena menunggu hasil pengamatan hilal pada 29 Syaban 1446 H (28 Februari 2025).

Jika hilal terlihat, 1 Ramadhan akan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Namun, jika tidak terlihat, bulan Syaban digenapkan menjadi 30 hari, dan puasa dimulai pada Minggu, 2 Maret 2025.

NU menekankan bahwa keputusan akhir kapan puasa Ramadhan bergantung pada sidang isbat pemerintah, yang melibatkan ormas Islam, para ahli dan instansi terkait. Hal ini menjadikan NU dan pemerintah umumnya memiliki tanggal yang sama.

Penetapan Pemerintah Mengenai Kapan Puasa Ramadhan

kapan puasa 2025 muhammadiyah
source image: Kemenag RI

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat pada Jumat, 28 Februari 2025 untuk menentukan kapan puasa Ramadhan 2025.

Sidang ini menggabungkan data hisab dari BMKG dan laporan rukyatul hilal dari 130 titik pengamatan di Indonesia.

Meskipun kalender sementara Kemenag menunjukkan 1 Ramadhan jatuh pada 1 Maret 2025, keputusan resmi baru diumumkan setelah sidang isbat.

Jika hilal tidak terlihat, pemerintah akan menggenapkan Syaban menjadi 30 hari, sehingga puasa dimulai pada 2 Maret 2025.

Faktor Perbedaan Penetapan Awal Puasa

Perbedaan kapan puasa Ramadhan antara Muhammadiyah, NU, dan pemerintah disebabkan oleh:

  1. Metode Penentuan: Muhammadiyah mengandalkan hisab murni, sementara NU dan pemerintah menggabungkan hisab dengan rukyat.
  2. Kriteria Hilal: Muhammadiyah menggunakan batas minimal ketinggian hilal 5 derajat, sedangkan NU dan pemerintah mematok 2 derajat.
  3. Universalitas Kalender: Muhammadiyah menganut Kalender Hijriah Global Tunggal, sementara pemerintah dan NU berfokus pada kondisi lokal Indonesia.

Jadwal Penting Ramadhan 2025

  • Awal Puasa: 1 Maret 2025 (Muhammadiyah) / 1-2 Maret 2025 (NU dan pemerintah).
  • Idul Fitri: 30 Maret 2025 (Muhammadiyah) / 31 Maret 2025 (pemerintah).
  • Libur Nasional: Siswa sekolah libur 27 Februari–5 Maret 2025 untuk persiapan Ramadhan.

Penutup

Mengetahui kapan puasa Ramadhan 2025 dimulai membantu umat Muslim mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual.

Meskipun ada perbedaan metode, semangat untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk tetap sama. Bagi Anda yang ingin merencanakan ibadah haji atau umrah usai Ramadhan, Tazkiyah Tour menyediakan paket haji dan umroh terbaik perjalanan lengkap dengan fasilitas premium dan pendampingan oleh tim ahli.

Dengan Tazkiyah Tour, Anda bisa fokus beribadah tanpa khawatir tentang logistik. Kunjungi website resmi Tazkiyah Tour atau hubungi layanan pelanggan kami untuk informasi lebih lanjut. Segera wujudkan impian ke Tanah Suci bersama mitra terpercaya!

 

Sumber Rerfrensi: 

https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20250212145711-561-1197474/puasa-ramadhan-muhammadiyah-2025-mulai-tanggal-berapa https://kemenag.go.id/nasional/sidang-isbat-awal-ramadan-1446-h-digelar-28-februari-2025-eGf0A https://www.kompas.tv/religi/573831/kapan-awal-puasa-ramadan-2025-nu-ini-jadwalnya

Februari 13, 2025

Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima memerlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Menyikapi hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pelaksanaan haji 2025.

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh tahapan haji, mulai dari pendaftaran, pengelolaan keuangan, hingga layanan di Arab Saudi, berjalan sesuai koridor dan bebas dari praktik korupsi.

Berdasarkan Referensi dari haji.kemenag.go.id, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kolaborasi dengan KPK bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan haji.

Kemenag juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan nomor antrean haji, prosedur pergantian peserta yang meninggal dunia, dan pengadaan layanan seperti transportasi sepeti bus dan katering jemaah haji di Arab Saudi.

Dengan pendampingan KPK, diharapkan jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir haknya terabaikan.

KPK Dampingi Pelaksanaan Haji 2025

pelaksanaan haji
source image: Kemenag RI

Kolaborasi antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan haji 2025 menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

KPK akan mengawasi seluruh tahapan haji, mulai dari pendaftaran, pengelolaan keuangan, hingga penyediaan layanan di Arab Saudi.

Fokus utama pengawasan ini adalah mencegah praktik korupsi, seperti manipulasi slot jemaah, penyalahgunaan dana haji, dan markup harga dalam pengadaan layanan.

Dengan pendampingan KPK, diharapkan hak-hak jemaah haji dapat terlindungi dan proses ibadah berjalan lancar tanpa hambatan administratif.

Selain itu, KPK juga akan memastikan bahwa pelaksanaan haji 2025 memenuhi standar keadilan dan kualitas. Hal ini mencakup pemeriksaan ketat terhadap alokasi kuota haji, mekanisme pergantian peserta yang berhalangan, serta kualitas layanan seperti transportasi, akomodasi, dan katering di Tanah Suci.

Keterlibatan KPK dalam proses tender dan pengadaan layanan diharapkan dapat menekan potensi penyimpangan dan memastikan anggaran digunakan secara efisien.

Dengan demikian, jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman, sambil meyakini bahwa seluruh proses telah diawasi oleh lembaga yang kredibel, berikut adalah beberapa poin dari kerjasama KEMENAG dan KPK sebagai berikut:

pelaksanaan haji berapa hari
source image: Himpuh

1. Fokus pada Transparansi dan Pencegahan Korupsi

Keterlibatan KPK dalam pelaksanaan haji 2025 mencakup pengawasan ketat terhadap potensi penyimpangan. KPK telah menempatkan mantan pegawainya di Badan Penyelenggara Haji (BPH) untuk memastikan proses pendaftaran, alokasi kuota, dan pengadaan layanan berjalan sesuai prosedur. Beberapa isu kritis yang menjadi perhatian meliputi:

  • Manipulasi slot jemaah: Mencegah praktik penjualan slot haji ilegal yang merugikan calon jemaah.
  • Pengelolaan keuangan: Memastikan dana haji (BPIH dan Bipih) digunakan secara efisien untuk pembiayaan akomodasi, transportasi, dan konsumsi jemaah.
  • Pengadaan layanan di Arab Saudi: Mengawasi proses tender bus shalawat, katering, dan hotel untuk menghindari markup harga.

2. Penurunan Biaya Haji 2025

Meski menghadapi tantangan ekonomi seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, pelaksanaan haji 2025 berhasil menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi Rp89,41 juta per jemaah, turun Rp4 juta dari tahun 2024.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) juga turun menjadi Rp55,4 juta 711. Penurunan ini merupakan hasil evaluasi Panitia Kerja (Panja) DPR bersama Kemenag, yang diapresiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

pelaksanaan haji secara tertib
source image: detik

3. Prosedur Pendaftaran dan Pergantian Peserta

Kemenag dan KPK bekerja sama menyusun mekanisme pendaftaran haji yang lebih terbuka. Sistem nomor antrean akan dipantau secara real-time untuk mencegah manipulasi.

Selain itu, prosedur pergantian peserta yang meninggal dunia atau berhalangan akan diatur dengan prinsip keadilan, sehingga hak calon jemaah tidak dikurangi.

4. Peningkatan Kualitas Layanan di Arab Saudi

Dalam pelaksanaan haji 2025, Kemenag berkomitmen meningkatkan kenyamanan jemaah melalui layanan terintegrasi.

Hal ini mencakup penyediaan bus shalawat dengan standar keamanan tinggi, katering bergizi, serta akomodasi hotel yang dekat dengan Masjidil Haram. KPK akan mengaudit seluruh kontrak pengadaan untuk memastikan kualitas layanan sesuai anggaran.

5. Dukungan dari Pemerintah dan DPR

Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta KPK memastikan pelaksanaan haji 2025 berjalan lancar dan transparan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menekankan pentingnya pengawasan untuk melindungi hak jemaah, terutama terkait alokasi kuota dan pembiayaan.

Penutup

Kolaborasi Kemenag dan KPK dalam pelaksanaan haji 2025 menjadi langkah progresif untuk menciptakan sistem haji yang lebih baik.

Dengan transparansi, penurunan biaya, dan peningkatan layanan, diharapkan jemaah haji dapat fokus pada ibadah tanpa gangguan administratif.

Bagi Anda yang ingin menunaikan haji dengan persiapan maksimal, Tazkiyah Tour siap menjadi mitra terpercaya. Sebagai travel haji terbaik di Indonesia.

Tazkiyah Tour menyediakan layanan pendaftaran, bimbingan manasik, dan pendampingan hingga keberangkatan. Kunjungi website resmi Tazkiyah Tour dan wujudkan haji mabrur bersama kami!

Sumber Refrensi:

https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kemenag-minta-kpk-awasi-penyelenggaraan-ibadah-haji-2025 https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7723658/kemenag-gandeng-kpk-awasi-penyelenggaraan-haji-2025