fbpx
Hi, How Can We Help You?

Arsip Kategori: Berita

December 28, 2019

SINGAPURA – Pernahkah Anda makan nasi lemak di atas ketinggian 35.000 kaki? Ribuan jemaah umrah serta haji khusus Tazkiyah Global Mandiri kemungkinan besar pernah mencobanya.

Nasi lemak adalah salah satu menu yang bisa dipilih di dalam kabin Silk Air, maskapai yang merupakan anak perusahaan Singapore Airlines, mitra airlines Tazkiyah selama bertahun-tahun. Maskapai dengan reputasi internasional namun selalu memahami selera personal penumpangnya.

Selain nasi lemak (nasi yang dimasak dengan santan, jahe, dan daun pandan lalu ditambahkan aneka lauk itu), ada beberapa pilihan menu khas Melayu muslim lainnya. Di antaranya mi bihun atau orang Singapura terbiasa menyebutnya mee bee hoon, nasi ayam, dan nasi ikan.

Jika pesawat sudah mengudara dari Makassar, dalam hitungan beberapa menit ke depan, pramugari akan mendatangi kursi-kursi Anda, menanyakan apa yang hendak Anda nikmati. Menu-menu tersebut belum termasuk buah-buahan, teh atau kopi, dan air mineral.

Khusus untuk jemaah umrah Tazkiyah, makanan di kabin Silk Air selalu menjadi menu makan siang. Sebab setiap pemberangkatan dilakukan pukul 11.45 Wita. Pulangnya pun begitu, siang, hanya waktunya yang sedikit berbeda.

“Saya sudah dua kali umrah bersama Tazkiyah. Makan di pesawat dengan makanan melayu jadi salah satu pengalaman tak terlupakan,” ujar Nurbaeti Lanti, warga asal Kabupaten Maros. Dia umrah menggunakan layanan Tazkiyah pada 2016 dan 2018.

Makan di udara, apalagi dengan pilihan menu melayu memang pantas dikenang. Apalagi bagi Anda yang sudah pernah pula mengunjungi pusat-pusat kuliner di Singapura atau Malaysia. Sebab cita rasa yang hidung dan lidah Anda rasakan di pesawat tak jauh berbeda dengan yang bisa Anda rasakan jika sedang berburu penganan di dua negara serumpun itu.

“Opsi makanan ala melayu muslim seperti itu untuk menyesuaikan dengan selera penumpang kami dari Indonesia, termasuk tentu saja jemaah umrah Tazkiyah,” ujar Sales Representative Silk Air Makassar, Muhammad Yunus, Sabtu, 28 Desember 2019.

“Kalau tidak ada pesanan makanan khusus, pilihan di atas pesawat adalah nasi lemak, mee bee hoon goreng, nasi ayam, dan nasi ikan itu,” imbuhnya.

Menu seperti itu juga menjadi “pemanasan” bagi para jemaah sebelum tiba di Arab Saudi. Sebab selama di sana, mereka akan disuguhkan makanan yang tetap “Indonesia” namun sudah ada perpaduan melayu pada beberapa bumbu dan camilan. (fit-sur)

December 27, 2019

IZINNYA hanya sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW) tetapi membuka juga paket pendaftaran umrah. Bahkan sudah memberangkatkan jemaah dengan berbagai cara dan koneksi.

Kementerian Agama sering mendapati biro travel yang begitu. Terbaru, Tim Satgas Pencegahan, Pengawasan,  dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Umrah menemukan BPW yang tidak memiliki izin sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) namun membuka pendaftaran umrah di Bandung.

Tim Satgas yang dipimpin Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mendatangi sebuah kawasan ruko tempat berkantor MSI Tour, Kamis, 24 Desember 2019.

Setelah verifikasi kelengkapan administrasi, MSI terbukti belum memiliki izin sebagai PPIU. “Saya minta agar hentikan aktivitas pendaftaran dan pemberangkatan umrah,” tegas Arfi, dilansir website resmi Kemenag.

“Sebagai Biro Perjalanan Wisata atau BPW, MSI sudah clear. Tapi tidak punya izin PPIU, sehingga tidak bisa memberangkatkan umrah, apalagi haji dan haji furada. Ada delik pidananya,” lanjutnya.

Namun, Arfi mengatakan bahwa sidak kali ini masih dalam tahap pembinaan, persuasif dan sosialisasi regulasi. Satgas masih beri waktu bagi biro wisata untuk menutup usaha ilegalnya sampai memiliki izin sebagai PPIU.

Menurut Arfi, pasal 122 UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur,  setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar.

“Kita akan pantau satu bulan ke depan, jika masih melanggar, kita tegakkan aturan,” tegasnya.

Hal ini diaminkan Kabid Regulasi, Penelitian, dan Pengembangan Pariwisata Shantony. Sebagai BPW, MSI mendapat izin untuk melakukan usaha bira perjalanan wisata. Namun, terkait penyelenggaraan umrah dan haji, MSI harus tunduk dengan regulasi yang diatur oleh Kementerian Agama.

Selain ke MSI, sidak dilakukan juga ke RT yang berkantor di Kota Bandung. Tim satgas yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah Satu Kemenag Kusoy mendapati bahwa RT juga tidak punya izin sebagai PPIU. RT diminta menghentikan kegiatannya menerima pendaftaran umrah.

Sidak hari ini digelar serentak di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Sidak di Sulsel digelar pada 23 Desember 2019. Berikutnya, sidak akan dilakukan di DI Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (*/fit-sur)

December 26, 2019

SINGAPURA – Tazkiyah Global Mandiri memberangkatkan jemaah umrah di pengujung tahun. Kamis, 26 Desember 2019, 48 jemaah berangkat ke tanah suci.

Ada sedikit perbedaan kali ini. Jemaah start dari dua kota berbeda. Sebanyak 28 orang via Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar dan 20 orang lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta.

Dua rombongan ini akan berjumpa di Singapura, untuk sama-sama terbang dengan pesawat Singapore Airlines Group menuju Jeddah, Arab Saudi.

Direktur Operasional dan Layanan Tazkiyah Global Mandiri, Suriyani menuturkan, pihaknya memang cukup sering memberangkatkan jemaah dari kota di luar Makassar. Termasuk Jakarta.

“Ada juga dari Kendari, Palu, dan beberapa kota lain,” tuturnya.

Grup umrah kali ini mengambil paket gold 11 hari. Mereka dijadwalkan tiba kembali di tanah air pada 5 Januari 2020.

Saat berita ini diturunkan pukul 15.34 Wita, jemaah asal Jakarta dan Makassar sudah sama-sama tiba di Changi Airport, Singapura. Istirahat sejenak lalu lanjut penerbangan ke King Abdul Azis Airport, Jeddah. Memulai misi mulia, mengunjungi Baitullah. (fit)

December 25, 2019

MAKASSAR – Bukan cuma sidak ke Mekah dan Madinah. Kementerian Agama juga menerjunkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di beberapa daerah di Indonesia. Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi yang pertama.

Dilansir situs resmi Kemenag, setelah melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Sulsel, Satgas yang dipimpin Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Ibadah Haji Khusus, Ditjen PHU, Kementerian Agama, M Noer Alya Fitra (Nafit) langsung mendatangi beberapa PPIU di Makassar, termasuk AB dan MT.

Kedua PPIU tersebut menurut Satgas menyalahi aturan karena menggunakan nama berbeda dalam memasarkan paket umrah. Dinilai akan membuat masyarakat akan beranggapan namanya itu nama terbaru. Padahal yang didaftarkan di Kemenag berbeda. Lagipula, nama baru itu tidak terdaftar di Sistem Komputerisasi Pengawasan Haji Khusus dan Umrah (Siskopatuh).

“Kami beri waktu 3×24 jam untuk PPIU tersebut mengubah nama menjadi seperti yang didaftarkan di Kemenag. Kalau melewati batas waktu, akan kami tindak pidana sesuai hukum. Kebetulan Polda dan Mabes Polri juga di sini, sekalian melihat situasi lapangan. Surat pernyataan di atas materai sudah ditandatangani supaya pelanggaran ini tidak terjadi lagi,” tegas Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sulsel, Kaswad Sartono, Senin, 23 Desember 2019.

Salah satu pemilik PPIU mengakui kesalahannya dan berjanji segera menindaklanjuti saran dari Satgas dan Kemenag.

Sementara itu, pemilik PPIU yang lain menginginkan Satgas dan Kemenag mengunjungi seluruh PPIU yang ada di Sulsel. “Kami ingin semua PPIU di Sulawesi Selatan juga diperiksa mengenai hal yang sama,” katanya.

Selain Sulsel, Satgas Pengawasan PPIU ini juga akan diterjunkan ke sejumlah daerah lain, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara.

Satgas beranggotakan personel lintas kementerian dan lembaga negara (K/L) sebagai tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani bersama.

Selain Kementerian Agama, ada dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata, PPATK, POLRI, Kementerian Hukum dan HAM, serta BPKN. (*/fit-sur)

December 23, 2019

MAKASSAR – Operasional di kantor PT Tazkiyah Global Mandiri 2019 ini tersisa dua hari. Mulai Selasa, 24 Desember, para karyawan akan menikmati rihat akhir tahun.

Setiap karyawan sudah punya rencana untuk meregangkan otak dan otot. Ada yang akan pulang kampung, liburan, dan beberapa agenda privat lainnya.

Lalu, mengapa itu perlu? Public Relation dan Corporate Secretary PT Tazkiyah Global Mandiri, Helfitri menuturkan, ini apresiasi dari perusahaan atas pencapaian 2019 yang dianggap luar biasa. Kualitas layanan umrah dan haji khusus yang diberikan meningkat signifikan.

“Puncaknya tentu saja atas diraihnya dua trofi bergengsi, SNI Award 2019 dan Raksa Nugraha 2019,” ujarnya, Senin, 23 Desember.

Libur lebih dari sepekan juga diharapkan bisa menambah energi dan semangat para kru dalam menyongsong tahun baru. Ada Big Goals yang sudah disepakati.

Namun sebelum libur, para karyawan menggelar business meeting selama dua hari, 21-22 Desember. Seluruh divisi memaparkan capaian tahun ini dan sasaran tahun depan. Di situ pula poster besar berisi Big Goals dan Strategic Goals 2019 ditandatangani oleh seluruh manajemen. Termasuk presiden direktur.

Big Goals Tazkiyah tahun depan adalah “Berkomitmen untuk memperkuat brand dan bisnis yang makin predictable, profitable, konsisten, menerapkan Standar Nasional Indonesia dengan menghadirkan produk yang berkualitas dan bergaransi.”

Sedangkan Strategic Goals terdiri atas tujuh poin. Meliputi komitmen di bidang media, sale, kolaborasi, layanan, keuangan, sumber daya, dan daya saing.

Semua poin tersebut akan mulai dikerjakan, 2 Januari 2020, tepat pada hari perdana masuk kantor. (sur)